Sebagai ujung tombak pelayanan publik yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki peran yang sangat setrategis. Seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi di Departemen Keuangan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai instasi vertikal eselon I Departemen Keuangan membentuk suatu kantor pelayanan publik yang dapat memberikan layanan yang cepat, akurat dan tanpa biaya.
       Dalam rangka mewujudkan kantor pelayanan publik tersebut maka pada tanggal 30 Juli 2007 dilauncing pembentukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan, pada tahap pertama di bentuk 18 buah kantor pelayanan, salah satu diantaranya adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar. KPPN Denpasar sejak saat itu berubah dan siap memberikan layanan prima kepada mitra kerja.

Sejarah Singkat

• Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai instansi vertikal dibawah Departemen Keuangan wajib mendukung setiap program yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu Reformasi Birokrasi.
• Bentuk Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat dan tanpa biaya melalui pembentukan KPPN Percontohan.
• KPPN Percontohan Denpasar secara resmi beroperasi pada tanggal 30 Juli 2007, Soft Launching dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah XX Direktur jenderal Perbendaharaan Denpasar.
• Pada tanggal 4 September 2007 di Jakarta diselenggarakan Grand Launching KPPN Percontohan oleh Menteri Keuangan dengan melakukan teleconference dengan 5 ( lima ) KPPN termasuk KPPN Percontohan Denpasar.
• Jumlah pegawai pada KPPN Percontohan Denpasar sebanyak 31 (tigapuluh satu) orang pegawai yang diseleksi melalui test asesment secara nasional, dan 3 orang tenaga harian lepas.

        Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Percontohan Denpasar sebagai KPPN Tipe A memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran serta penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
         Untuk melihat struktur KPPN Denpasar klik disini

         Untuk melaksanakan tugas tersebut KPPN Percontohan Denpasar menyelenggarakan fungsi :

1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah membayar berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas negara atas nama Menteri Keuangan (BUN);
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
9. Penatausahaan PNBP;
10. Penyelenggaran verifikasi transakasi keuangan dan akuntansi;
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
12. Pelaksanaan Kehumasan;
13. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;
14. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
15. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu .

1. Mengirimkan peserta diklat sesuai program pengembangan pegawai Ditjen Perbendaharaan Pusat;
2. Mengirimkan pegawai diklat atas inisiatif sendiri;
3. Pembinaan interen melalui Gugus Kendali Mutu .

1. Satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dapat memperoleh pelayanan pencairan dana yang bersumber dari APBN melalui dokumen DIPA;
2. Para pembeli rumah dinas yang memerlukan surat keterangan lunas atas dasar perjanjian kontrak sewa beli dengan Negara yang telah memenuhi jatuh tempo;
3. Pegawai Negeri Sipil/TNI POLRI yang dimutasikan ke wilayah KPPN lain dapat segera mendapat pengantar/pengesahan SKPP yang diterbitkan oleh masing-masing satker berkenaan;
4. Kantor Pelayanan Pajak Madya/Pratama diwilayah Denpasar dapat mendapatkan informasi data penerimaan pajak perkelompok NPWP.
5. PT. Taspen, PT. Askes dalam hal mendapatkan informasi besarnya iuran wajib pegawai negeri sipil dan besarnya asuransi kesehatan per satker perbulan dan per kabupaten;
6. Perum Bulog dalam hal pengajuan surat perintah pembayaran atas pembayaran beras kepada pegawi dan anggota TNI yang tunjangan berasnya dibayar natura.

1. Sejak akhir Juli 2007 KPPN Denpasar berubah menjadi KPPN Percontohan dengan jumlah pegawai jumlah pegawai 31 orang menggantikan 86 pegawai lama. Dana APBN yang dialokasikan melalui KPPN Denpasar sebesar Rp4.871.320.145.671,00 tersebar di 292 satker. Perubahan pola kerja KPPN Percontohan yang didukung dengan Teknologi Informasi dengan layanan cepat dan akurat menuntut satker berperan aktif. Pada awal penerapan KPPN lebih banyak disibukkan dengan pelayanan informasi dan konsultasi menyangkut berbagai hal tentang perubahan. Beberapa satker terkejut karena harus lebih mandiri dalam mengurus SPM sementara waktu bergulir terus. Sehingga pengajuan SPM menumpuk di akhir tahun. Sampai dengan tutup anggaran 2007 KPPN Denpasar menyelesaikan penerbitan SP2D sebanyak 37.402 pada tanggal 26 sampai dengan 28 Desember 2007 sebanyak 4.101 SP2D. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2007 KPPN Denpasar dapat mencairkan dana APBN sebesar Rp. 4,534,819,257,440.00 atau penyerapan dana sebesar 94,26%.
2. Tahun 2008 KPPN Denpasar mendapat alokasi dana DIPA sebesar Rp3,364,420,002,739,00 yang dikelola oleh 305 Satker. Pada awal pelaksanaanya APBN tertekan oleh fluktuasi kenaikan harga minyak dunia sehingga APBN baru disahkan harus segera di revisi. Hal tersebut berdampak pada beberapa kegiatan pada DIPA untuk ditunda pelaksanaanya. Pada gilirannya membawa akibat tersendatnya penyerapan pagu sampai dengan tanggal 6 Juni 2008 baru terserap sebesar Rp. 828,186,317,822,- atau 24,62% seharusnya pada awal Juni penyerapan sekitar 40% sehingga mengalami keterlambatan. Dari realisasi diatas untuk belanja modal hanya sebesar Rp. 113,656,165,516 atau sekitar 10%, sehinga kecenderungan realisasi menumpuk di akhir tahun akan terulang. Disamping kesibukan pencairan SP2D pada tahun 2008 KPPN Denpasar mendapat tugas baru yaitu pengalihan gaji pegawai negeri pusat sebanyak 105 satker dengan jumlah pegawai sebesar 12.672 pegawi (tidak termasuk TNI/Polri) yang seharusnya selesai pada bulan Juni 2008.
3. Sejak aplikasi Vera 2008 dilaunching dan adanya program aplikasi pendukung proses rekonsiliasi sejak bulan Mei 2008 KPPN Denpasar telah menyelesaikan rekonsilasi dengan satker sebanyak 220 dari 305 satker (70%) sebelum tanggal 6 Juni 2008. Diharapkan bulan berikutnya akan lebih meningkat sehingga akurasi LKPP dapat dicapai.
4. Sebagai dukungan terhadap pelayanan dan kebutuhan satuan kerja atas informasi pencairan dana telah disediakan media informasi yang bisa diakses langsung oleh satuan kerja di ruang tunggu.

1. Undang-undang No. 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

1. Kepres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan APBN/APBD;
2. Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

1. PMK No. 134/PMK.06/2005 Tentang Mekanisme Pencairan Dana APBN;
2. MK No. 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Setandar;
3. PMK No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat;

1. Perdirjen No. 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana;
2. Perdirjen No. PER-59/PB/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran KPPN Bersaldo Nihil dalam Rangka penerapan Treasury Single Account (TSA).

1. Prosedur Pengajuan SPM
   1. SPM Uang Persediaan (UP, TUP, GUP)
   2. SPM LS
2. Prosedur Peneritan SP2D, SKTL, Pengesahan SKPP
   1. Penerbitan SP2D :
      1. Pengujian SPM sesuai batas kewenangan;
      2. Penerbitan SP2D atas SPM yang telah diuji;
   2. Penerbitan SKTL :
      1. Pengujian kebenaran surat setoran angsuran pembelian;
      2. Pemeriksaan kelengkapan berkas perjanjian sewa beli;
      3. Penerbitan SKTL.
   3. Pengesahan SKPP :
      1. Pemeriksaan gaji yang dibayarkan terakhir;
      2. Pengesahan SKPP;
      3. Penerbitan surat pengantar SKPP.
3. Prosedur Pengelolaan Kas pada Seksi Bendahara Umum :
   1. Menyampaikan kebutuhan dana untuk hari berikutnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
   2. Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Bendum.
4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan :
   1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Kuasa BUN;
   2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan mitra kerja (satker).

1. Modul SP2D, modul ini untuk memproses SPM dari mitra kerja (satker) yang outputnya berupa SP2D;
2. Modul Bendahara Umum, modul ini untuk memproses transaksi melaui kas negara yang outputnya berupa advise (daftar penguji SP2D), laporan pertanggungjawaban bendum dan laporan kebutuhan dana (melalui aplikasi ekirana);
3. Modul Verifikasi dan Akuntansi, modul ini digunakan untuk merekonsiliasi data-data transaksi satuan kerja baik realisasi pengeluaran maupun penerimaan, output dari modul ini adalah laporan keuangan pemerintah pusat tingkat kuasa BUN dan berita acara rekonsiliasi dengan satuan kerja.
4. Aplikasi informasi dan layanan informasi berbasis web, Sebagai bentuk transparansi atas pengelolaan Keuangan Negara maka disediakan suatu aplikasi yang dapat memberikan informasi kepada satuan kerja antara lain :
   • Pengawasan penyelesaian SP2D, per satker, per kegiatan secara detil;
   • Pengawasan realisasi penggunaan dana;
   • Pengawasan penggunaan pagu;
   • Laporan keuangan tingkat KPPN;
   • Peraturan perundang-undangan;

1. Percepatan proses pengolahan pengesahan SKPP, semula dilakuakan dalam waktu 1 hari saat sekarang dapat dilaksanakan 55 menit untuk PNS Pusat dan 1 jam 30 menit untuk TNI/POLRI. Percepatan tersebut didukung oleh aplikasi komputer dengan single data base yang dapat mengakses langsung file data base gaji serta dapat diakses oleh beberapa client sehingga SKPP langsung dapat di terima di front office seperti proses SP2D.
2. Percepatan proses rekonsiliasi semula 1 satker dilayani 41 menit saat ini menjadi 27 menit dengan bantuan aplikasi komputer, sehingga dengan memangkas pekerjaan manual yaitu merubah dari mencatat dan mengetik berita acara menjadi merekam kode satker sehingga dapat mempercepat proses pelayanan.
3. Simply Web Service adalah layanan informasi secara elektronik kepada satker di ruang tunggu yang dapat mengakses proses penyelesaian SPM dan informasi lainya langsung dari data base tanpa interfensi data base. Pada giliranya dapat dikembangkan untuk dapat diakses oleh satker melalui jalur internet.